Sekilas.co – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras menyampaikan bahwa harga beras di sejumlah wilayah Jawa Timur menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pemantauan di lapangan terus dilakukan secara ketat untuk memastikan harga tetap stabil dan pasokan terjaga.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, mengatakan pemantauan dilakukan secara terkoordinasi di bawah satu komando untuk menjamin efektivitas pengawasan.
“Tapi pemantauan tetap terus kita lakukan. Kita bekerja di bawah satu komando untuk memastikan pemantauan berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan data yang terstandar,” ujar Andriko dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Oktober 2025.
Andriko menjelaskan, Satgas Pengendalian Harga Beras dibentuk oleh Bapanas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2025. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan pula struktur keanggotaan Satgas yang mencakup unsur pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi di Indonesia. Untuk pelaksanaan di daerah, Satgas akan berkoordinasi langsung dengan Satgas Pangan Polri Daerah.
Selain melakukan pemantauan harga, Satgas juga memiliki tugas untuk menjamin kualitas beras sesuai dengan standar mutu, label, dan komposisi yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Andriko, hal ini menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan terhadap konsumen dari praktik perdagangan yang tidak sehat.
“Seluruh anggota tim Satgas turun langsung ke lapangan, menelusuri potensi pelanggaran di rantai distribusi, mulai dari pengecer, distributor, hingga produsen,” jelasnya.
Ia menegaskan, bagi pedagang yang kedapatan melakukan pelanggaran, Satgas akan memberikan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Roy H.M. Sihombing, menegaskan bahwa aparat penegak hukum akan memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual beras dengan harga tidak wajar. Namun jika kenaikan harga disebabkan oleh masalah pasokan, Satgas akan segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.
Kegiatan pemantauan di Jawa Timur sendiri dijadwalkan berlangsung pada 22–25 Oktober 2025, mencakup 16 kabupaten/kota dengan melibatkan Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan perwakilan Polda Jawa Timur.
Pembagian wilayah pemantauan dibagi dalam dua kelompok.
-
Wilayah I meliputi: Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan.
-
Wilayah II meliputi: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan data Bapanas Panel Harga Pangan, periode 22–24 Oktober 2025, harga beras medium secara nasional tercatat Rp13.824 per kilogram, sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram.
Sementara itu, wilayah zona III yang mencakup Maluku dan Papua tercatat mengalami disparitas harga sekitar 5 persen di atas HET, dengan harga rata-rata Rp16.655 per kilogram.
Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman menegaskan, pengawasan Satgas dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi usaha, pemeriksaan harga, hingga pengecekan langsung ke produsen, distributor, toko besar, dan ritel modern.
Ia menjelaskan, pedagang yang menjual beras sesuai dengan HET akan diberikan tanda patuh, sedangkan pengusaha yang menjual melebihi harga acuan akan menerima surat teguran tertulis dengan waktu penyesuaian selama satu minggu.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penegakan hukum agar harga beras tetap sesuai dengan HET. Jika setelah diberikan peringatan tetap melanggar, maka sanksi akan diterapkan sesuai aturan,” tegas Amran.
Upaya pengawasan ini diharapkan mampu menekan potensi lonjakan harga beras sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan utama dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin.
