Sekilas.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, tanpa perlu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan, Danantara memperoleh pendapatan besar dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai sekitar Rp 90 triliun setiap tahun. Angka tersebut dinilai cukup untuk menutup kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat yang jumlahnya sekitar Rp 2 triliun per tahun.
“Itu cukup untuk menutup yang Rp 2 triliun bayar tahunan kereta cepat. Saya yakin uangnya setiap tahun banyak di situ,” ujar Purbaya, yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Lebih lanjut, Purbaya menambahkan bahwa CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, saat ini tengah melakukan kajian teknis terhadap mekanisme pembayaran utang tersebut. Ia juga menyebut bahwa China Development Bank (CDB) selaku pemberi pinjaman tidak mensyaratkan pemerintah untuk turun tangan langsung dalam pembayaran, selama struktur dan skema pembayarannya jelas.
“Jadi seharusnya tidak ada masalah,” tegas Purbaya.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memaparkan bahwa pihaknya tengah mengkaji dua opsi penyelesaian utang, yakni melalui penambahan modal (equity) atau pengambilalihan aset infrastruktur oleh pemerintah, sebagaimana praktik umum di sektor perkeretaapian dunia.
Dony juga menekankan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung telah membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam peningkatan mobilitas masyarakat dan jumlah penumpang yang kini mencapai 30 ribu orang per hari.
Namun demikian, ia menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan bisnis PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang kini berada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), agar tetap sehat dan efisien melalui skema pembiayaan yang tepat.
Di sisi lain, Menteri Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat tersebut. Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam (12/10/2025), Prasetyo menyebut bahwa pemerintah sedang mencari solusi pembiayaan alternatif yang tidak membebani keuangan negara.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo, seperti dikutip dari Antara.
Saat ditanya mengenai apakah topik pembayaran utang Whoosh turut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, Prasetyo menegaskan bahwa isu tersebut belum menjadi agenda utama.
“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” katanya menjawab pertanyaan awak media.
Dengan demikian, baik pemerintah maupun Danantara memastikan bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung akan dilakukan melalui mekanisme internal, tanpa mengandalkan dana publik dari APBN.
