Sekilas.co – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menegaskan sikap keras terhadap institusi Bea Cukai. Ia memperingatkan bahwa jika dalam waktu satu tahun ke depan DJBC tidak mampu memperbaiki kinerjanya secara drastis, pemerintah siap mengambil langkah drastis, termasuk merumahkan seluruh pegawai dan menghentikan pembayaran gaji mereka.
Dalam rapat dengan anggota Komisi XI DPR RI pada 8 Desember 2025, Purbaya menyampaikan bahwa toleransi terhadap kelalaian, penyimpangan, dan praktik buruk seperti penyelundupan, under-invoicing, hingga pungli sudah habis.
Ia memberi batas waktu satu tahun sebagai “masa percobaan” bagi seluruh jajaran Bea Cukai untuk membuktikan profesionalitas dan transparansi.
Purbaya bahkan membuka kemungkinan pembekuan total DJBC, dan mengembalikan fungsi pengawasan kepabeanan kepada pihak swasta. Ia menyebut nama perusahaan inspeksi asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), seperti pada masa lalu, sebagai alternatif jika reformasi gagal dilakukan.
Menurut dia, jika DJBC gagal memenuhi standar kinerja dan integritas, sekitar 16.000 pegawai kemungkinan besar akan dirumahkan. Pemerintah akan menyeleksi kembali siapa saja yang layak bekerja, dan bagi yang tidak, akan diberhentikan.
Menanggapi ultimatum ini, pimpinan DJBC, Djaka Budhi Utama, menyatakan komitmen untuk melakukan reformasi menyeluruh. Dia menegaskan bahwa instansi akan merombak budaya kerja, memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara, serta memperbaiki prosedur pelayanan agar kepercayaan publik bisa pulih.
Langkah konkret juga disebutkan: DJBC akan memanfaatkan teknologi, termasuk sistem digital dan alat bantu deteksi canggih, untuk menutup celah penyelundupan.
Manipulasi kode (HS code), dan praktik ilegal lain. Harapannya, dengan reformasi dan modernisasi, DJBC bisa tampil lebih bersih, transparan, dan efisien.
Menurut Purbaya, jika upaya ini gagal, pemerintah tak segan-segan mengambil solusi ekstrem. Dia berharap tekanan yang diterapkan bisa menjadi wake-up call bagi seluruh pegawai DJBC.
Sehingga lembaga bisa menjalankan fungsi kepabeanan dengan peran yang lebih profesional, demi kepentingan negara dan keadilan bagi pelaku usaha serta masyarakat.
