Purbaya Minta Rincian Restrukturisasi Whoosh Sebelum Lawatan ke China

foto/istimewa

Sekilas.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih menimbang ajakan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk ikut serta dalam proses negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh dengan pihak China. Menurut Purbaya, keterlibatan dirinya harus didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh dan transparan mengenai materi pembahasan yang akan dinegosiasikan.

Ia menegaskan bahwa sebelum mengambil keputusan, pemerintah perlu memastikan skema restrukturisasi memberikan perlindungan optimal bagi keuangan negara dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi fiskal nasional. Purbaya ingin melihat secara detail rancangan proposal yang akan diajukan Danantara dalam pertemuan dengan pihak China.

Baca juga:

Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun mengenai kemungkinan penggunaan APBN dalam proses penyelesaian kewajiban proyek Whoosh. Menurutnya, hasil pembahasan dengan mitra internasional akan sangat menentukan arah kebijakan.

Sementara itu, Rosan Roeslani menyampaikan rencana perjalanan ke China tengah difinalisasi dan diharapkan dapat segera terlaksana. Ia berharap negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang konstruktif bagi kedua pihak, terutama dalam menekan beban bunga yang selama ini menjadi perhatian publik.

Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri tengah menjadi sorotan karena besarnya nilai investasi dan pembengkakan biaya yang terjadi sejak awal pembangunan. Pemerintah berupaya memastikan agar operasional Whoosh tetap berkelanjutan, efisien, dan tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang.

Sejumlah pihak menilai restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah penting untuk memperbaiki struktur keuangan proyek dan meningkatkan kepercayaan investor. Kerja sama erat antara pemerintah dan Danantara diharapkan mampu menghadirkan solusi terbaik agar Whoosh dapat terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk mempercepat konektivitas dan mendukung pertumbuhan kawasan kota-kota penyangga.

Melalui pendekatan negosiasi yang matang dan berbasis kepentingan nasional, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap proses yang menyangkut pengelolaan aset strategis negara.

Artikel Terkait