Sekilas.co – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh. Arahan tersebut disampaikan langsung dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, 29 Oktober 2025.
Perintah itu mencakup pencarian solusi yang menyeluruh, termasuk penghitungan angka utang secara detail serta skenario-skenario penyelesaian yang paling realistis dan tidak membebani keuangan negara.
“Presiden meminta agar seluruh kementerian terkait menghitung kembali secara rinci, termasuk opsi-opsi yang bisa ditempuh seperti perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skema terbaik yang sedang dikaji,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Jakarta, Kamis malam, seperti dikutip dari Antara.
Menurut Prasetyo, rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta dirinya sendiri.
“Kemarin dalam ratas (rapat terbatas) masalah Whoosh itu salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema terbaik, termasuk menghitung semua angka dan kemungkinan meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” jelas Prasetyo.
Pemerintah Tak Gunakan APBN untuk Tanggung Utang Whoosh
Prasetyo menegaskan, penyelesaian masalah utang Whoosh bukan hanya soal negosiasi pinjaman, tetapi juga bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sektor transportasi nasional, baik yang berbasis kereta api maupun moda lainnya.
“Tidak hanya Whoosh, ya. Transportasi kereta api yang non-kereta cepat, transportasi bus, hingga kapal, semuanya sedang kami evaluasi dan perbaiki,” ujar Prasetyo.
Masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh memang menjadi perhatian publik. Proyek transportasi modern pertama di Asia Tenggara itu disebut memiliki beban utang mencapai Rp116 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek tersebut.
“Utang proyek Whoosh bukan beban negara, melainkan menjadi tanggung jawab BUMN yang terlibat dalam pembiayaan dan operasional proyek,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong skema pembiayaan yang lebih efisien, tanpa menambah beban fiskal negara, serta memastikan agar proyek tersebut tetap beroperasi secara berkelanjutan.
Negosiasi Ulang ke Cina
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Chief of Development (COD) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang Whoosh dengan pihak mitra dari Cina masih berlangsung.
“Kami terus bernegosiasi. Dalam waktu dekat kami akan berangkat lagi ke Cina untuk membahas syarat dan ketentuan pinjaman. Fokus negosiasi meliputi jangka waktu pembayaran, suku bunga, dan penggunaan beberapa mata uang dalam perjanjian pinjaman,” kata Dony di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.
Tim negosiasi dari Danantara akan berunding langsung dengan pemerintah Cina dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC). Negosiasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan baru yang lebih ringan secara finansial dan menguntungkan kedua belah pihak.
“Kami ingin mendapatkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, agar proyek strategis ini tetap bisa berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap BUMN maupun keuangan negara,” ujar Dony.
Komitmen Pemerintah untuk Solusi Jangka Panjang
Presiden Prabowo, melalui jajaran menterinya, menekankan pentingnya penyelesaian utang proyek Whoosh secara hati-hati dan transparan, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan proyek serta manfaat ekonomi nasional.
Selain mencari skema pembiayaan terbaik, pemerintah juga menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen dan tata kelola proyek strategis nasional (PSN) agar kasus serupa tidak terjadi di masa mendatang.
“Presiden ingin setiap proyek strategis tidak hanya berhasil dibangun, tapi juga memiliki fondasi finansial yang sehat dan efisien. Karena itu, penyelesaian utang Whoosh ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola investasi dan pembiayaan BUMN,” kata Prasetyo menegaskan.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh dapat diselesaikan secara komprehensif, tanpa menambah beban keuangan negara dan tetap menjaga keberlanjutan operasional transportasi modern tersebut.
