Sekilas.co – INTERNATIONAL Labour Organization (ILO) berupaya mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini diwujudkan melalui proyek Promise II Impact yang berfokus pada digitalisasi UMKM.
Proyek ini mendapatkan pendanaan dari Swiss State Secretariat for Economic Affairs (Seco) dan dilaksanakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program tersebut menjadi bagian dari upaya ILO untuk mempercepat transformasi digital sektor UMKM agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan daya saing.
Project Manager Promise II Impact ILO, Djauhari Sitorus, mengatakan bahwa pelaksanaan proyek difokuskan di tiga lokasi dengan sektor yang berbeda-beda, yaitu sapi perah di Jawa Barat, minyak nilam di Aceh, dan rumput laut di Sumba Timur.
Ketiga sektor ini dipilih karena memiliki rantai nilai yang kuat dan berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang besar jika pengelolaannya dilakukan secara digital.
“Tujuan proyek ini adalah membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif bagi UMKM di dalam rantai nilai,” kata Djauhari di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Desember 2025.
Djauhari menjelaskan bahwa ILO melakukan intervensi pada UMKM yang telah menjadi bagian dari rantai nilai, dalam artian usaha tersebut sudah memiliki pasar dan menghasilkan transaksi bisnis secara rutin.
Dengan demikian, digitalisasi yang dilakukan akan langsung menyentuh praktek bisnis mereka sehari-hari dan memberikan dampak nyata. ILO kemudian melakukan intervensi agar proses bisnis UMKM tersebut bisa terdigitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Ia mencontohkan, dalam bisnis sapi perah misalnya, proses bisnis mulai dari penyetoran susu, pembayaran cicilan, hingga transaksi penjualan kini bisa dilakukan secara digital. Sistem digital ini membantu peternak mencatat transaksi secara lebih rapi, mempermudah akses ke pembiayaan, serta meningkatkan produktivitas.
Tak hanya pelaku UMKM, ILO juga mendorong transformasi digital lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini diperlukan agar lembaga keuangan dapat menilai kelayakan usaha para pelaku UMKM secara lebih objektif berdasarkan data digital yang tersedia.
Djauhari mengatakan, hingga saat ini sudah ada 2.054 peternak sapi perah yang usahanya terintegrasi dalam sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Selain itu, sudah ada 110 petani nilam yang menggunakan aplikasi MyNilam ERP serta 216 petani rumput laut yang terdigitalisasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi mulai diterima dan dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM di berbagai sektor.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto, menilai bahwa digitalisasi lewat penggunaan ERP dapat mempermudah UMKM mengakses pembiayaan. Selama ini UMKM masih sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan karena tidak memiliki aset sebagai jaminan sehingga dianggap berisiko tinggi oleh bank.
Selain itu, menurut Djoko, sebagian besar UMKM tidak memiliki riwayat kredit yang memadai. Kondisi ini menyebabkan bank enggan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena tidak ada informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penilaian risiko.
“ERP ini mahal, karena dia di dalamnya itu dapat menjabarkan profil seorang peternak,” ucap Djoko, menjelaskan bahwa penggunaan ERP memungkinkan penilaian kredit berdasarkan data operasional bisnis yang terdokumentasi dengan baik.
OJK saat ini memiliki model bisnis bernama Pemeringkatan Kredit Alternatif (PKA), yaitu metode penilaian kredit (credit scoring) yang memberikan profil masyarakat menggunakan data alternatif, bukan hanya berdasarkan aset atau riwayat kredit. Menurut Djoko, harmonisasi antara ERP dan PKA dapat mendorong transisi dari pemberian pinjaman berbasis aset menjadi berbasis informasi yang lebih akurat dan relevan.
Dengan integrasi dua sistem tersebut, UMKM dinilai akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan karena lembaga keuangan dapat menilai kelayakan mereka melalui data yang tercatat secara digital. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di tengah transformasi digital.
