Sekilas.co – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN melaporkan telah menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp 10,5 triliun hingga akhir September 2025.
Dana tersebut merupakan bagian dari total penempatan kas negara senilai Rp 25 triliun yang diterima BTN setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memindahkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dengan capaian itu, BTN telah menyalurkan sekitar 42 persen dari total dana pemerintah yang ditempatkan di bank tersebut.
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menjelaskan bahwa dari total penyaluran tersebut, dana yang sudah direimburse atau diklaim kembali baru mencapai Rp 4,5 triliun.
“Tadi sudah saya laporkan ke Menteri Keuangan, karena kami ingin merapikan datanya terlebih dahulu sebelum melakukan reimbursement untuk sisanya pada bulan ini,” kata Nixon saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Nixon menargetkan seluruh dana pemerintah yang diterima BTN akan tersalurkan secara penuh pada November 2025. Ia menjelaskan bahwa porsi penyaluran terbesar berasal dari kredit konsumer, khususnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), yang menjadi fokus utama bisnis BTN.
Menurut Nixon, selama ini rata-rata penyaluran kredit BTN mencapai Rp 10 triliun per bulan. Namun, ia mengakui bahwa laju penyaluran dana BTN tidak secepat bank-bank Himbara lainnya, karena komposisi kredit korporasi BTN relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank besar lain. “Kami tidak memiliki portofolio kredit korporasi sebanyak mereka, jadi memang pergerakan kami sedikit berbeda,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, hingga saat ini Bank Mandiri tercatat telah menyalurkan 74 persen dari dana pemerintah yang ditempatkan, diikuti BRI sebesar 62 persen, BSI 55 persen, dan BNI 50 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tetap mendorong BTN untuk mempercepat penyaluran dana tersebut. Ia mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke kantor BTN bersama jajaran Kementerian Keuangan dan lembaga terkait guna memastikan progres distribusi kas negara berjalan sesuai target.
“Kami akan melakukan kunjungan langsung ke BTN untuk melihat perkembangan penyaluran dana pemerintah. Sebelumnya kami juga sudah melakukan pengecekan ke BNI dan Bank Mandiri,” ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Senin, 13 Oktober 2025.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah membuka opsi untuk memindahkan dana dari BTN ke bank lain apabila penyalurannya tidak menunjukkan kemajuan signifikan. “Kalau dia (BTN) tidak bisa menyerap dana dengan optimal, ya akan kami pindahkan dalam waktu dekat,” kata Purbaya menegaskan.
