Sekilas.co – Partai Golkar menilai skema pembelian stok Bahan Bakar Minyak (BBM) tambahan melalui impor yang dilakukan oleh badan usaha swasta bersama PT Pertamina (Persero) berorientasi pada kepentingan rakyat.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar, Idrus Marham, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang dianggap strategis dalam menjaga ketersediaan energi, di mana negara tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Untuk pengelolaan ini diperlukan ijtihad dalam kerangka penataan yang bersifat mendesak namun mendasar, yang penting orientasinya untuk rakyat. Apa pun penataan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus diupayakan, meskipun memerlukan waktu,” kata Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Idrus menekankan pentingnya kepercayaan semua pihak kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah demi kepentingan rakyat. Pernyataan ini menanggapi sejumlah pengamat energi yang menyarankan agar implementasi skema tersebut diawasi secara ketat, terutama terkait transparansi harga dan mekanisme distribusi sebagai faktor penentu keberhasilan.
Menurut Idrus, pemerintah bersama pihak swasta tengah menata ulang ekosistem energi nasional, sehingga dengan komitmen bersama, rakyat diharapkan dapat merasakan manfaatnya dalam waktu dekat. Ia juga menegaskan bahwa kedaulatan energi tidak boleh hanya mengedepankan kepentingan bisnis, tetapi harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kalau orientasinya jelas untuk rakyat, maka kebijakan ini akan mendapat legitimasi sosial yang kuat,” ucapnya.
Senada, mantan Tenaga Ahli Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Abdul Rahman Farisi, turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang strategis dan seimbang.
“Hal ini menunjukkan Menteri Bahlil merundingkan dan menghasilkan keputusan terbaik,” ungkap Rahman.
Menurut pria yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut, negara tetap menjaga martabatnya dalam mengelola sektor strategis tanpa menghambat dinamika bisnis. Dengan demikian, kebijakan ini dianggap sebagai model maksimisasi optimum yang menghasilkan nilai terbesar sekaligus tetap menjunjung martabat negara dalam melindungi sektor strategis, yaitu BBM dan energi.
Idrus menilai langkah Indonesia ini sejalan dengan praktik sejumlah negara lain yang menerapkan pendekatan protektif terhadap komoditas energi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, BP, dan ExxonMobil setuju untuk membeli stok BBM tambahan melalui skema impor bersama Pertamina.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil setelah menggelar rapat dengan manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta, Jumat (19/9).
“Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina,” ucap Bahlil saat konferensi pers usai pertemuan.
Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli harus merupakan BBM murni (fuel base) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.
