Sekilas.co – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami siswa.
Menurutnya, program ini harus dibenahi baik dari sisi mekanisme maupun kelembagaan agar tujuan utama bisa tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
“Perlu ada perbaikan dalam mekanisme, kelembagaan, serta berbagai aspek lainnya. Proses itu sedang berjalan sekarang. Ini menjadi peringatan penting, bahwa perbaikan harus dilakukan secepat mungkin. Kekhawatiran terbesar ada di daerah terpencil, yang belum memiliki kesiapan seperti di wilayah perkotaan,” ujar Qodari di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan, MBG seharusnya dirancang dengan standar zero accident.
“Menurut saya, MBG perlu perbaikan menyeluruh, mulai dari pendirian SPPG hingga mekanisme penyalurannya di lapangan,” katanya.
Namun sejak awal implementasi, sejumlah kasus keracunan telah muncul, termasuk insiden terbaru pada Kamis (18/9) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimpa 569 siswa.
“Karena adanya kasus itu, dan melihat tren perkembangannya, kami di KSP menilai penting untuk menyampaikan perspektif bahwa MBG adalah program dengan konsep zero tolerance terhadap accident, atau zero accident,” ujarnya.
Qodari menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara tidak boleh menoleransi insiden tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa risiko di daerah terpencil lebih besar karena keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan.
“Kalau di perkotaan, penanganannya cepat karena fasilitasnya tersedia. Tapi di daerah terpencil, insiden seperti ini bisa jadi bencana besar,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan MBG tidak boleh dijalankan dengan toleransi kesalahan sekecil apapun.
“Tidak bisa ada pembenaran dengan angka 5 persen atau 1 persen accident. Program ini harus dijalankan dengan prinsip zero tolerance. MBG harus sempurna, setiap hari, sepanjang tahun, itulah target yang harus dijaga semua pihak,” tegas Qodari.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf terkait serangkaian kasus keracunan MBG.
Ia memastikan pemerintah telah melakukan langkah pemulihan bagi para korban sekaligus evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program.
“Atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN), kami menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya beberapa kasus di sejumlah daerah. Itu tentu bukan hal yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah bersama BGN dan pemda telah melakukan penanganan cepat terhadap siswa terdampak. Selain itu, evaluasi dan perbaikan juga terus dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Ini menjadi catatan penting sekaligus bahan evaluasi. Mitigasi dan langkah perbaikan sedang dikerjakan agar kejadian ini tidak terulang lagi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari perbaikan, BGN menargetkan penerapan standar zero incident dengan memperketat pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan menu MBG di berbagai wilayah.
