Sekilas.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dirinya dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan jajaran manajemen Freeport McMoran, induk usaha dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Agenda utama pembahasan adalah mengenai divestasi atau pelepasan sebagian saham kepemilikan perusahaan tambang raksasa tersebut di Indonesia.
“Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan manajemen Freeport McMoran,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, hasil negosiasi awal antara pemerintah Indonesia dan Freeport memberikan peluang yang cukup besar. Dari kesepakatan sementara, pemerintah berpotensi memperoleh tambahan saham sedikitnya 10 persen, bahkan ada kemungkinan jumlah tersebut bisa melebihi angka itu.
“Saya tidak bisa menyebutkan detail persentasenya sekarang, tetapi pada pembicaraan awal memang kita sepakati tambahan 10 persen. Namun, ada indikasi kuat potensi kepemilikan lebih dari itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bahlil menuturkan bahwa pada hari yang sama pihaknya juga akan menjadwalkan pertemuan dengan manajemen PTFI di Indonesia. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta agar negosiasi dengan Freeport dipercepat dan dimatangkan.
Sebelumnya, pada Senin (15/9), Bahlil telah melaporkan perkembangan proses negosiasi tersebut langsung kepada Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menanyakan detail kesepakatan terbaru terkait penambahan kepemilikan saham Freeport oleh Indonesia.
“Tadinya kita hanya menyepakati tambahan 10 persen saham. Tetapi dalam pembicaraan terakhir, negosiasi berkembang ke arah yang lebih positif sehingga insya Allah bisa lebih dari itu,” kata Bahlil.
Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kendali negara atas sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan strategis. Menurut Bahlil, valuasi saham tambahan yang ditawarkan juga relatif rendah karena nilai buku aset Freeport sudah menipis seiring berjalannya kontrak.
“Untuk tambahan di atas 10 persen, biayanya sangat terjangkau. Nilai aset Freeport sudah sangat tipis karena kontrak operasi berjalan sampai 2041. Dengan begitu, peluang yang kita miliki sekarang ini benar-benar harus dimanfaatkan,” ungkapnya.
Pemerintah sendiri tengah menyiapkan skema perpanjangan kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia hingga 2061. Jika disetujui, perpanjangan 20 tahun tersebut akan melampaui kontrak yang berlaku saat ini dan memberi ruang lebih besar bagi Indonesia untuk memperkuat penguasaan atas aset strategis di sektor pertambangan tembaga dan emas.
